aplikasi e government dalam pelayanan publik. pelayanan publik berbasis e-government melalui Ogan Lopian yang bermula dengan launching Aplikasi Ogan Lopian pada tahun 2017, kemudian berkembang dengan layanan pengaduan dan kegawatdaruratan melalui Call Center 112 Ogan Lopian pada tahun 2018. aplikasi e government dalam pelayanan publik

 
pelayanan publik berbasis e-government melalui Ogan Lopian yang bermula dengan launching Aplikasi Ogan Lopian pada tahun 2017, kemudian berkembang dengan layanan pengaduan dan kegawatdaruratan melalui Call Center 112 Ogan Lopian pada tahun 2018aplikasi e government dalam pelayanan publik  Dari konsolidasi dan pembahasan

Si (Public Administration Departemen, FISIP-UNDIP), Prof. 38 Analisis Efektivitas Pelaksanaan E-Government di Tingkat Kelurahan. id. Saran. Penerapan E-Government: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. 2. Dalam studi terdahulu yang pertama adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hidayati Nur berjudul “E-government dalam Pelayanan Publik Studi Kasus tentang faktor faktor penghambat Inovasi Layanan E-Samsat Jatim Kabupaten Gresik”harus menyediakan pelayanan publik yang berbasis online. kebutuhan pembentukan pelayanan publik, maka pada Inpres Nomor 3 Tahun 2003 terdapat perumusan yang mengacu pada kerangka yang utuh. Penyelenggaraan pelayanan publik yang inovatif di masa pandemi covid-19. Dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah konsep transformasinya, dimana e-government bukan sekedar memanfaatkan teknologi semata, melainkan adanya sistem pembuatan kebijakan dan pelayanan publik ke arah yang lebih baik. Pemerintah dan aparaturnya pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang mengarahkan, membimbing dan menunjang kegiatan masyarakat agar dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. 10 MENGENAL E-GOVERNMENT (Pemahaman Konsep Aplikasi E-Government dalam Inovasi Pelayanan Publik) BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN DAN KONDISI E-GOVERNMENT DI INDONESIA A. Sebagian besar para ahli menyebutkanDi lihat dari pelaksanaan aplikasi e-government, data dari Depkominfo (2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia memiliki: 564 domain go. Penelitian Erwanto,. Abstract. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pengembangan aplikasi pelayanan publik pada E- Government dengan mengikuti paradigma rekayasa perangkat lunak yang secara umum dengan kegiatan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengkodean, pengujian dan penerapan operasional. 3. Pemerintah Provinsi Papua selama ini membangun e-Government untuk kepentingan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, namun dalam implementasinya masih dijumpai ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan karena belum adanya rencana strategis yang tepat. 2015. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. d. Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada. Seperti yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2011:181). aplikasi pelayanan yang bersifat G2G (Government To Government), G2B (Government To Business) dan G2C (Government To Citizen) yang terintegrasi. (2016) menyebut bahwa E-government merupakan suatu konsep dalam pengembangan layanan pemerintah secara online yang ditunjukkan kepada masyarakat, jenis pelayanan publik elektronik ini seperti: e-tax (pajak elektronik), e-transportation (pelayanan transportasi online), e-procurement (pembelian online), hingga e-participant. Layanan yang terkesan kaku kemudian melalui penggunaan E-Government menjadi. Teknik evaluasi penelitian ini menggunakan Pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) dengan tujuan dapat mempercepat perkembangan dan penerapan TIK di lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia melalui evaluasi secara. Dalam sejarah pelayanan administrasi publik,pelayanan publik merupakan sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Dwiyanto,2017:14). 9 Sebagai tuntutan global praktik e-government kemudian diaplikasikan di berbagai Negara termasuk Indonesia. 5 Lumbanraja, Anggita Doramia. (Blueprint Sistem Aplikasi e-Government 2004:21). Tugas Makalah Pelayanan Publik Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis E-government di Indonesia NAMA :SINARTO SAPUTRA PAWANG NPP : 23. Penyampaian informasi pariwisata dan budaya dapat dilakukan. 2. Pada e- government terdapat konsep-konsep yang menyangkut hubungan secara garis besar, yaitu hubungan Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) dan Government to Citizen (G2C). Kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan adanya perkembangan revolusi industri 4. yang diharapkan dapat meningkatan kinerja e- government dalam pelayanan publik. pemakaian teknologi digital dalam organisasi publik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi, sejak awal harus disadari bahwa aplikasi e-government mesti dipersiapkan dengan matang supaya tidak terjadi kegagalan dan penurunan kinerja pelayanan. MANFAAT E-GOVERNMENT Implementasi e-government memiliki banyak manfaat khususnya dalam menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Pemerintah sendiri sudah memiliki strategi dalam menerapkan sistem e-government, yaitu; 1/ Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat. penyediaan pelayanan pada sektor publik termasuk dalam hal ini adalah sebagai dasar pengembangan e-government. Sutrisna, I. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas. Salah satu langkah. Kemudian menurut Depkomenfo (S amodra Wibawa 2009:114),Penerapan E-Government Pada Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Di Sumatera Barat (Studi Di Kabupaten Solok dan Kota Padang), Spirit Publik Vol 6, Nomor 2 halaman 71-90. Penerapan E-Government: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government/ : Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. Putra Follow. Trisapto Wahyudi Agung, 2016. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah. Aplikasi Tangerang Gemilang merupakan inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik, pelaporan, dan pengaduan dari warga, organisasi, dan instansi pemerintah. D. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. (2008). 8). Kepo” Dokter Kependudukan Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik) SKRIPSI Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi Unversitas Islam Malang Oleh : Herlina Wulandari. Penerapan e-government publik pada setiap skpd berbasis pelayanan di kota palu. MENGENAL E-GOVERNMENT (Pemahaman Konsep Aplikasi E-Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik). Kehadiran e-government dinilai dapat mewujudkan peningkatan transaksi pelayanan publik mengingat dalam penyelenggaraannya, interaksi antara pemerintah dan masyarakat tidak terbatas. fungsi pegawai, yang sering disebut dengan e-government. No. Kata kunci: teknologi, sistem informasi, pelayanan, e-government. Jurnal Administrasi Publik, 3, 80–88. E-Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. Download Now. Tutor Online. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, selanjutnya pada tahun 2009 keluarlah regulasi yang mengatur tentang pelayanan publik yakni Undang-Undang Nomor 25. E-Government (eGov) pada dasarnya adalah pemanfataan dan pendayagunaan Teknologi Informasi, terutama aplikasi yang dipergunakan untuk melakukan pelayanan pada publik sebagai upaya untuk meningkatkane-Government dapat diaplikasikan pada pada semua ranah pemerintahan, mulai dari administrasi publik, legislative bahkan yudikatif. pelayanan publik berbasis e-government melalui Ogan Lopian yang bermula dengan launching Aplikasi Ogan Lopian pada tahun 2017, kemudian berkembang dengan layanan pengaduan dan kegawatdaruratan melalui Call Center 112 Ogan Lopian pada tahun 2018. Bahkan pemerintah INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERMENT MELALUI APLIKASI SISTEM MONITORING PELAYANAN DAN PERIZINAN ONLINE (SIMOJO) KOTA MOJOKERTO SKRIPSI Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan OLEH: WAHYU RIZAL WIJAYA (201810050311153) DOSEN PEMBIMBING Dr. Kata Kunci: Implementasi , e Government , Aplikasi Layanan Tunggu I. memaksimalkan pelayanan publik dengan memanfaatkan aplikasi e-kelurahan. (2019). Publisher: LPP Balai Insan Cendekia. LATAR BELAKANG Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, OpenDalam aplikasi “Jogja Smart Service” memuat berbagai informasi maupun layanan publik yang menarik dan tersaji secara lengkap dan komunikatif. 38 teknologi informasi di lembaga pemerintah atau lembaga publik. Kerangka. Surabaya : CV. Jurnal Politik Indonesia. pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. 0 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meluncurkan peta jalan (road map) "Making Indonesia 4. (E-Government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah). kepada isu-isu strategis dalam aplikasi e-gov. Aplikasi Depok Single Window (DSW) merupakan portal dari gabungan. 3. E-government digunakan dalam pelayanan publik dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dalam bentuk penyampaian informasi (Juliarso, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa sejauh mana implementasi kebijakan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini secara khusus di Dinas. id; 295 situs pemerintah pusat dan pemda; 226 situs telah mulai memberikan layanan publik melalui website; 198 situs pemda masih dikelola secara aktif. 2. 96 tahun. Pelayanan Publik Menurut UU No. Beberapa negara seperti Amerika dan Inggris jauh menerapkan e-government dalam pelayanan publik (Indrajit, 2009, p. instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapat-kan perhatian. memungkinkan transaksi pelayanan publik melalui situs web, melakukan pengunduhan formulir, membayar pajak, asuransi publik, dan. Pengumuman. Luaran penelitian ini adalah sebuah perangkat lunak sistem informasi pelayanan kesehatan yang mencakup tiga hal, yaitu UPT Puskesmas, Layanan Posyandu dan Registrasi Tenaga Kesehatan. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 45-57. METODE Pada kegiatan penelitianni, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Bagaimana kualitas e-government dalam pelayanan kesehatan di masadimana pelayanan publik oleh pemerintah meningkat secara terintegrasi. Dengan adanya layanan ini diharapkan pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih. 1. 1 E-Government Development Index 2018 Sumber: publicadministration. Tidak dapat kita pungkiri, bahwa pertumbuhan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di suatu negara berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai proses bisnis di segala bidang, termasuk di antaranya bidang pelayanan publik. ·Kurangnya kesadaran pada manfaat dan penghargaan terhadap teknologi yang dipergunakan dalam e-government system. Publik dengan Pelayanan Publik dalam konteks Implementasi UU KIP Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah. Sugiyono. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Tidak dapat kita pungkiri, bahwa pertumbuhan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di suatu negara berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai proses bisnis di segala bidang, termasuk di antaranya bidang pelayanan publik. Aplikasi e-government dalam tipe G-to-C ini merupakan aplikasi yang paling umum, dimana pemerintah membangun. Atthahara, H. Perumusan dan Pelksanaan Kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Layna ManajemenData Informasi e-Government, Intergasi Laynan Publik dan Kepemerintahan, Layanan keamnn Informasi e. Kata kunci: E-government, pelayanan publik, E-kios ABSTRACT E-kios application is a public policy service system on local governments to integrate their public services. Penggunanya pun dapat memanfaatkan Gov2Go layaknya sebagai aplikasi asisten personal untuk layanan pemerintah. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Penelitian Herlina Wulandari, Afifudin, dan Suyeno (2020) menunjukkan bahwa efektivitas inovasi aplikasi Dr. Katalogis, 2(7), 192–199. Pemerintah memiliki tugas utama dalam menyediakan pelayanan. Inovasi Program Aplikasi Surabaya Single Window Alfa Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan Online. “e-government dan pelayanan publik (studi tentang elemen sukses pengembangan e-government di pemerintah kabupaten sleman). February 2020. Tujuan besar dari penerapan e-government system adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peneliti telah mencapai banyak hasil penelitian terkait dengan kebijakan layanan publik e-government di bawah normal baru. Konsep e-government ini dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memiliki kinerja serta menjalin hubungann dengan public maupun swasta secara lebih baik. Tetapi ada tiga hal persoalan mendasar di dalam penyelenggaran e-government tersebut yaitu ; inisiatif dan pemaknaan Penelitian ini bertujuan utuk mendeskripsikan tentang inovasi pelayanan publik melalui e-government di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Budi Rianto, Drs. 296 Kumar V, Mukerji B, Butt I and Persaud A. Setidaknya terdapat tiga prinsip yang bisa diadopsi oleh pemerintah untuk mempercepat digitalisasi layanan publik. Untuk mengetahui bagaimana e-Health dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 terdapat tujuan strategis e-government yang perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi. 3 Pengembangan E-government di Indonesia Simangunsong JumadiRinandar, 2014, Analisis E-government dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah, Jurnal Katalogis, Volume 2 Nomor 7, halm. Regulasi. Produksi. Tiga platform aplikasi umum digital berbasis layanan publik dan pegawai pemerintah siap diluncurkan sebagai hasil kolaborasi sejumlah kementerian dan lembaga. Aplikasi ini dibangun oleh NIC Amerika Serikat dengan berbagai fitur. 7 Dalam pengembangan pelayanan pemerintah dengan penerapan e-government dapat melalui tahapan sebagai berikut: Ada tiga komponen kesuksesan yang harus diperhatikan secara saksama yang mempengaruhi baik atau tidaknya progresivitas suatu penerapan e-government serta keselaran terhadap tahapan-tahapan dalam e-government. Tiga platform aplikasi umum digital berbasis layanan publik dan pegawai pemerintah siap diluncurkan sebagai hasil kolaborasi sejumlah kementerian dan lembaga. Kelengkapan dan keterbukaan informasi pada e-government yang. Menurut Hardiansyah (2011), E-government adalah kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif. Pembangunan konektivitas dan infrastruktur 2. Dan pemerintah pun dalam Inpres No. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik) 8(1), 27-43: Aplikasi E-Government dalam Inovasi Pelayanan Publik… 30 Termasuk keberadaan regulasi yang menjadi landasannya. Presiden Tekankan Arti Penting Regulasi Transformasi Digital yang Lebih Holistis 3 days ago. Pengembangan konten dan aplikasi 3. Saat ini banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan pelayanan publik melalui Teknologi komunikasi dan informasi (TIK/ICT) yang disebut dengan e-government. 0 – the public sector in the digital ageDengan diterapkannya sistem e-governmernt yang sangat mudah diakses dan transparan dapat mengarahkan keadaan good and open government di Indonesia. Melalui e-government pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. PENDAHULUAN 1. 6. aplikasi e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada beberapa. penerapan e-government guna meningkatkan pelayanan publik. ”. ” in eProceedings of. Seperti yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2011:181) bahwa birokrasi pemerintah dapat. Regulasi ini mengintruksikan pada seluruh aparatur pemerintah pusat. 1. 2 Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1. Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. Salah satunya dengan mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government. Aplikasi e-Gov. Kualitas Pelayanan Publik Melalui E-Government dengan Aplikasi. kepada isu-isu strategis dalam aplikasi e-gov. Kemudian penelitian Nataya Anindita pada tahun 2016 yaitu “Elemen Sukses E-Government Studi Kasus LAPOR di Kota Bandung” menemukan bahwa LAPOR yang merupakan aplikasi pengduanNamun, dalam implementasinya masih bersifat silo-silo, sehingga terjadi inefisiensi. Dengan adanya aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus datang ke kantor desa. e-Government : Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia. Sistem atau integrasi I. II. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 38 Analisis Efektivitas Pelaksanaan E-Government di Tingkat Kelurahan. Dalam prakteknya, e-Government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang. Solusi Digital Governance Dalam Pelayanan Publik . Surabaya : CV. Peluncuran aplikasi tersebut merupakan bagian upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk. Dalam E-Government Survey 2020, UNDESA menempatkan Indonesia di urutan 88 dunia. Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era Covid-19. E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah. , &Baker, K. b. Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. J. (2012). 3 TraceTogether guna menjamin upaya physical distancing dengan pasien positif COVID-19 dan orang dalam pemantauan8, dan juga dalam penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik yang secara maksimal dialihkan pada layanan digital di bawah koordinasi Public Service Division in Prime Minister’s Office9.